You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi B Sepakati Anggaran di Dinas Nakertrans Rp 181,98 Miliar
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Komisi B Sepakati Anggaran di Dinas Nakertrans

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyepakati besaran anggaran tahun 2020 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sebesar Rp 181,98 miliar.

Penyesuaian kegiatan yang perlu dikoreksi,

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menuturkan, pihaknya melakukan koreksi dan revisi dari anggaran yang diajukan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 182,35 miliar.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan-kegiatan terhadap kegiatan yang memang perlu dikoreksi," ujarnya, Kamis (31/10).

Komisi B DPRD DKI Sepakati KUA-PPAS Dinas PM dan PTSP

Ia meminta, ke depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan atau keahlian yang lebih modern.

"Saat ini kita sudah memasuki era digital, perlu ada penambahan pelatihan di bidang teknologi dan informasi seperti coding dan yang lainnya, " terangnya.

Menurutnya, melalui pelatihan-pelatihan itu akan membuat sumber daya manusia (SDM) di Jakarta semakin unggul dan tidak ketinggalan zaman.

"Perlu juga ada upgrade pelatihan otomotif. Sebab, diproyeksikan di masa mendatang penggunaan kendaraan listrik akan semakin banyak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1456 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1383 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1290 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1265 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1132 personFolmer